Sekretaris Perusahaan, TI dan GCG

SEKILAS TENTANG SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Pada mulanya Sekretariat Perusahaan dibentuk saat PTP XXIV-XXV akan melakukan go public.Tugas-tugasnya antara lain mengikuti perkembangan dan peraturan yang berkaitan dengan pasar modal.Go public tersebut kemudian ditunda, antara lain karena keberadaan gula yang merupakan core business perusahaan adalah komoditas vital-strategik dalam ekonomi pangan yang masih sarat regulasi dan intervensi pemerintah. Intervensi tersebut antara lain adanya kebijakan proteksi dan promosi untuk industri gula sebelum gula dilepaskan ke kancah liberalisasi perdagangan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai beberapa fungsi, antara lain corporate communicators, compliance officer, stakeholders relations, dan advisor. Sepanjang tahun 2008, Sekretaris Perusahaan telah mengorganisasikan dan menyelenggarakan beberapa aktvitas penting bagi perusahaan antara lain :

  • Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan melalui situs resmi http://ptpn-11.com dan beberapa aktivitas seperti press release, temu wartawan, penjelasan kepada media, dan analisis dampak kebijakan makro terhadap kinerja perusahaan.
  • Mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa perseroan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan.
  • Merevisi tampilan dan tata kelola media internal perusahaan dan menjalin hubungan baik dengan stakeholders melalui penyelenggaraan events penting.
  • Mengkoordinasikan penyelenggaraan aktivitas perusahaan yang terkait dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Saat ini Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab terhadap penerapan Good Corporate Governance, yaitu memastikan bahwa perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan organisasi perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada shareholders secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan peratutan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa CGG merupakan :

  • Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS, dan para stakeholders lainnya.
  • Suatu sistem check and balances encakup perimbangan kewenangan atas pengebndalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
  • Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerja.

Implementasi GCG di lingkungan PTPN XI mengacu Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 btanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN.  Prinsip-prinsip GCG dimaksud adalah :

  • Transparansi keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta mengemukakan informasi materiil dan revelan mengenai perseroan.
  • Kemandirian  suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  • Akuntabilitas  kejelasa fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
  • Pertanggungjawaban (responsibilitas) kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  • Kewajaran (fairness)  keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2008 Tim GCG yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. XX-SURKP/07.088 tanggal 27 Oktober 2009 telah ditingkatkan statusnya bersama-sama manajemen risiko dan aset menjadi Bidang GCG, RM,  dan Aset.  Secara umum tugas-tugas yang berkaitan dengan GCG menyangkut :

  • Sosialisasi pedoman perilaku (code of conduct) ke seluruh direktorat/bidang dan unit usaha.
  • Studi banding (benchmarking) pelaksanaan GCG di berbagai perusahaan baik yang sudah maupun dalam persiapan go public.
  • Workshop dan assessment pelaksanaan GCG yang dilaksanakan assessor independen.
  • Dengan seijin manajemen, memberikan informasi kepada Tim Monitoring GCG Kementerian Negara BUMN
  • Menyusun manajemen risiko dari setiap aktivitas, khususnya yang berdampak besar terhadap kinerja perusahaan, bersama konsultan
  • Membuat laporan kegiatan secara periodik setiap triwulan, baik lisan maupun tertulid

Selanujutnya, dengan perpedoman pada penjelasan atas pasal 20 Undang Undang No. 18 tahun 2003 tentang BUMN, Sekretarus Perusahaan (Corporate Secretary) berperan memastikan bahwa perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala,apabila diminta.

 

Leave a reply

required